Desakan Memuncak, Cilangkahan Makin Dekat Mekar

Dok Kegiatan, Senin (30/03/2026)

Blogger.com, Jakarta – Sejumlah kepala desa dari wilayah Cilangkahan, Kabupaten Lebak, melakukan audiensi dengan anggota DPR RI daerah pemilihan Lebak–Pandeglang, Bonnie Triyana, di Kompleks DPR RI. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemekaran Cilangkahan menjadi daerah otonom baru yang telah diperjuangkan selama lebih dari 20 tahun.

Delegasi kepala desa yang hadir di antaranya Rafik Rahmat Taufik (Kepala Desa Bayah Timur), Jaro Bedi (Rahong, Malingping), Jaro Rohmat (Bejod, Wanasalam), Jaro Emed (Katapang, Wanasalam), dan Jaro Usuf (Sumber Waras, Malingping).

Rafik Rahmat Taufik menegaskan bahwa kedatangan mereka membawa aspirasi masyarakat luas di Cilangkahan, khususnya terkait kebutuhan pemekaran wilayah.

“Kami jauh-jauh datang dari Cilangkahan. Ini perwakilan dari para kepala desa se-Wilayah Cilangkahan, terutama soal percepatan pemekaran,” ujarnya, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, keterbatasan akses dan pelayanan publik masih menjadi persoalan utama, meskipun wilayah Cilangkahan memiliki potensi sumber daya yang besar. Salah satu kendala yang dirasakan masyarakat adalah jarak tempuh menuju ibu kota Kabupaten Lebak di Rangkasbitung yang mencapai sekitar tiga setengah jam.

Hal senada disampaikan Jaro Emed yang menilai kebutuhan pemekaran semakin mendesak demi mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Karena kebutuhan masyarakat itu memaksakan harus terbentuknya pemekaran,” kata Jaro Emed.

Para kepala desa juga memastikan bahwa langkah audiensi ini telah dikoordinasikan dengan berbagai pihak, termasuk Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC), sebagai bagian dari upaya mempercepat realisasi daerah otonom baru.

Sementara itu, Bonnie Triyana menyampaikan bahwa perjuangan pemekaran Cilangkahan merupakan aspirasi lama masyarakat Lebak selatan. Ia menilai kesiapan wilayah sudah cukup memadai, termasuk adanya lahan sekitar 42 hektare yang disiapkan untuk pusat pemerintahan.

“Secara kesiapan sudah siap, tinggal membutuhkan kemauan dari pemerintah pusat,” ujarnya, Senin (30/3/2026).