PANDEGLANG, Media Indikator – Pernyataan penolakan terhadap pemindahan badak Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon datang bukan atas nama seluruh organisasi Mathla’ul Anwar, melainkan dari Warga Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes di Kabupaten Pandeglang, Banten. Pembedaan ini penting karena rilis tersebut membawa posisi komunitas perguruan yang hidup di sekitar Ujung Kulon, bukan klaim mewakili seluruh struktur Mathla’ul Anwar.
Dalam pernyataan sikap bertanggal 17 November 2026, Warga Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes menolak wacana pemindahan badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) ke wilayah lain, termasuk Taman Nasional Alas Purwo. Mereka meminta pemerintah tidak mengambil individu badak atau menetapkan pelaksanaan translokasi sebelum kajian ilmiah independen, penilaian dampak, dan konsultasi publik dilakukan secara bermakna.
Sikap itu muncul ketika pemerintah menyampaikan gagasan pengembangan habitat kedua sebagai bagian dari strategi konservasi. Bagi warga perguruan, alasan mengurangi kerentanan populasi terhadap bencana dan ancaman lain memang perlu dipertimbangkan. Namun, alasan tersebut belum menjawab pertanyaan yang paling menentukan: apakah mengambil badak dari Ujung Kulon benar-benar menurunkan risiko, atau justru menciptakan risiko baru pada populasi sumber?
Bukan sekadar soal memindahkan satwa
Warga Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes meminta data populasi dibuka secara lebih rinci. Mereka menilai keputusan pemindahan harus memperhitungkan jumlah aktual badak, struktur umur, komposisi jantan dan betina, kondisi kesehatan, keragaman genetik, serta kemampuan berkembang biak.
Status sebagai taman nasional juga tidak otomatis membuktikan kesesuaian lokasi tujuan. Ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, keamanan, risiko penyakit, dan daya dukung habitat harus diuji. Bahkan apabila lokasi tujuan dinyatakan layak, proses menangkap, mengangkut, dan menyesuaikan badak dengan lingkungan baru tetap membawa risiko.
Kerangka kehati-hatian itu relevan dengan pengalaman translokasi sebelumnya. Kematian Musofa tidak boleh berhenti sebagai peristiwa administratif yang ditutup oleh alasan teknis. Peristiwa tersebut semestinya mendorong pemeriksaan terbuka atas protokol pemindahan, penilaian kesehatan, kesiapan petugas, pengangkutan, dan mekanisme pertanggungjawaban.
Isu konservasi satwa dilindungi juga tidak berdiri sendiri. Dalam kasus lain, penyelundupan satwa menunjukkan bahwa perlindungan habitat dan penegakan hukum tetap menjadi pekerjaan utama, seperti diberitakan IndikatorMedia.id dalam laporan penggagalan penyelundupan kura-kura dan kulit ular. Pemindahan satwa tidak boleh dipakai untuk menutupi kelemahan pengawasan di habitat asal.
Otonomi suara masyarakat sekitar
Pernyataan itu juga memperlihatkan posisi masyarakat yang ingin didengar sejak awal. Warga Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes menyatakan jamaah dan komunitasnya memiliki hubungan sosial, budaya, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari dengan kawasan Ujung Kulon.
Karena itu, konsultasi publik tidak cukup dilakukan setelah keputusan teknis hampir final. Masyarakat perlu mengetahui kajian yang dipakai, pilihan lokasi yang dipertimbangkan, jumlah satwa yang akan dipindahkan, serta ukuran keberhasilan dan kegagalan program. Tanpa akses informasi itu, partisipasi mudah berubah menjadi formalitas.
Pembedaan nama organisasi juga menjadi bagian penting dari akurasi pemberitaan. Menyebut rilis tersebut hanya sebagai sikap “Mathla’ul Anwar” dapat memperluas subjek secara tidak tepat. Yang menyampaikan dan menandatangani pernyataan adalah Warga Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes, dengan Mohammad Zen Hafidz sebagai ketua perguruan. Posisi itu perlu ditulis apa adanya agar publik tidak mengira seluruh organisasi Mathla’ul Anwar telah mengeluarkan keputusan yang sama.
Pemerintah diminta membuka dasar keputusan
Warga Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes mendesak agar perlindungan habitat, pemberantasan perburuan, patroli, pemulihan ekosistem, pemantauan penyakit, dan pemberdayaan masyarakat diperkuat lebih dahulu. Mereka juga meminta penilaian terhadap nilai warisan dunia Ujung Kulon dan konsultasi dengan lembaga terkait jika rencana tersebut berpotensi memengaruhi integritas kawasan.
Permintaan itu tidak otomatis berarti setiap habitat kedua harus ditolak. Yang dipersoalkan adalah kecenderungan menjadikan pemindahan sebagai jawaban sebelum pertanyaan dasarnya dijawab. Pemerintah perlu membuka data dan kajian tentang jumlah badak yang aman dipindahkan, alasan pemilihan individu, metode translokasi, skenario kegagalan, serta pihak yang bertanggung jawab bila terjadi kematian atau gangguan reproduksi.
Dengan demikian, pernyataan Warga Perguruan Mathla’ul Anwar Pusat Menes bukan sekadar penolakan lokal. Ia merupakan permintaan agar kebijakan konservasi tidak berjalan dengan logika bahwa pemindahan selalu identik dengan penyelamatan. Badak Jawa adalah bagian dari ekosistem Ujung Kulon, sementara masyarakat sekitar bukan penonton yang baru diminta menyetujui keputusan setelah semuanya ditentukan.
