Dinilai Abaikan Kaderisasi dan Independensi, Penetapan Sekjen PBMA Dikritik

SERANG – Keputusan penetapan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Mathla’ul Anwar (PBMA) periode 2026–2031 menuai sorotan tajam dari internal organisasi. Kritik datang dari Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Mathla’ul Anwar (DPP HIMMA) hingga sejumlah mantan pengurus PBMA.

DPP HIMMA menilai keputusan tersebut tidak mencerminkan komitmen terhadap sistem kaderisasi yang selama ini menjadi fondasi utama organisasi. Dalam keterangan resminya, HIMMA menegaskan bahwa posisi strategis semestinya diisi oleh kader yang memiliki rekam jejak, loyalitas, serta kontribusi nyata di lingkungan Mathla’ul Anwar.

Ketua DPP HIMMA, Ahmad Syafaat, menyatakan bahwa penunjukan figur dari luar kader aktif berpotensi melemahkan identitas organisasi. Menurutnya, Mathla’ul Anwar dibangun melalui proses kaderisasi yang panjang dan berjenjang, sehingga pengisian jabatan strategis tidak bisa dilepaskan dari mekanisme tersebut.

“Jika posisi penting tidak lagi diisi oleh kader, maka arah organisasi bisa bergeser dan identitas kelembagaan menjadi lemah,” ujarnya, Kamis (30 April 2026).

Selain itu, HIMMA juga menyoroti aspek independensi organisasi. Penunjukan sosok yang memiliki latar belakang politik praktis dinilai dapat menimbulkan konflik kepentingan dan memengaruhi arah kebijakan organisasi ke depan.

Kekhawatiran tersebut semakin menguat dengan adanya dugaan kesamaan afiliasi politik antara pimpinan inti organisasi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persepsi publik bahwa Mathla’ul Anwar sedang ditarik ke dalam kepentingan politik tertentu.

Tak hanya itu, proses penetapan Sekjen juga menjadi perhatian. HIMMA menilai mekanisme yang ditempuh kurang transparan dan minim partisipasi kader, sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan internal.

“Keputusan strategis seharusnya melibatkan kader secara luas agar tetap menjaga soliditas organisasi,” tambah Syafaat.

Kritik senada disampaikan oleh Anang Ainal Yaqien, mantan pengurus PBMA. Ia menekankan bahwa posisi Sekretaris Jenderal memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda organisasi, bukan sekadar jabatan administratif.

Menurutnya, Sekjen ideal adalah kader yang tumbuh dalam kultur Mathla’ul Anwar dan memiliki kesamaan visi dengan Ketua Umum. Hal ini penting untuk menjaga kesinambungan program serta efektivitas konsolidasi organisasi.

“Banyak kader internal yang memiliki kapasitas. Mengabaikan mereka justru bertentangan dengan semangat kaderisasi,” kata Anang.

Ia juga mengingatkan agar penetapan jabatan strategis tidak didasarkan pada kedekatan personal semata. Menurutnya, pertimbangan utama seharusnya adalah kesesuaian visi dan kepentingan organisasi.

Lebih lanjut, Anang menilai keputusan tersebut tidak lepas dari nuansa politis. Ia mengkhawatirkan adanya kecenderungan membawa organisasi ke dalam kepentingan politik praktis, yang dapat mengganggu independensi Mathla’ul Anwar sebagai organisasi keagamaan.

“Jika ini dibiarkan, maka kepercayaan publik terhadap organisasi bisa tergerus,” tegasnya.