About Me

header ads

Tidak Tepat Sasaran, Negara Rugi Ratusan Juta Rupiah

 

Foto: Pekerjaan Fondasi dan Saluran Tersier  Di Wilayah GP3A Lakpetu Yang Kedalamannya Hanya 10Cm

TTS-MyIndikator, Mubazirnya ribuan meter saluran tersier bantuan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikiltura pada areal persawahan dataran bena desa bena kecamatan amanuban selatan Kabupaten Timor Tengah Selatan diduga karena gagal perencanaan dan tidak tepat sasaran sehingga setelah dikerjakan bantuan tersebut tidak dirasakan asas manfaatnya.

Selain dugaan Negara dirugikan ratusan juta dari bantuan ini, untuk pekerjaan saluran tersier tahun ini sepanjang kurang lebih 300 meter yang dikerjakan di lokasi P3A Lakpetu. Sesuai informasi  terkini, sedang dikerjakan di tanah yang statusnya masuk dalam tanah sengketa.

Tentang dugaan Negara dirugikan ratusan juta rupiah dari bantuan ini, ditanggapi Otniel Ndoen Ketua IP3A Kecamatan Amanuban Selatan saat dihubungi media ini Rabu(7/7/2021),

“Untuk lokasi GP3A Nun Ana sendiri, waktu itu dikerjakan dengan dana kurang lebih 125 juta untuk satu titik saja, belum lokasi yang lain. anehnya lagi, masa pekerjaan dikerjakan dalam tahun berjalan kok hasilnya sama saja. Ini ada yang tidak beres menurut kami.”,

“Untuk itu, jika saluran Tersiernya selesai dikerjakan dan asas manfaatnya tidak ada yang jelas keuangan Negara dirugikan. Buat apa dibangun, kalau tidak ada asas manfaatnya. Mubasirnya bantuan saluran tersier ini menurut kami karena gagal perencanaan ditambah tidak ada kerjasama dan kordinasi yang baik antara dinas pertanian dalam hal ini BPP Kecamatan amanuban selatan dengan pihak-pihak yang lebih tau lokasi-lokasi yang tepat untuk bantuan tersebut” Pungkas Otniel Ndoen

Gustaf Nabuasa, Anggota DPRD fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dihubungi mengatakan,

“Untuk tanah di daerah Sontetus yang pasti sedang dalam status bermasalah/tanah sengketa, sampai ada kesepakatan antara kami keluarga besar Nabuasa. Baik PR Nabuasa dan Nope Nabuasa telah bersepakat bahwa tidak boleh ada aktiftas apapun sebelum ada kesempakatan final dari kami.” Kata Gustaf

Masih menurut Gustaf, “Saya merasa aneh dengan Dinas Pertanian Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kok bisa membangun saluran di lokasi tanah yang sedang bermasalah. Sebenarnya ada apa? apakah pekerjaan ini sesuai tahapan ataukah hanya asal dikerjakan dan semua laporannya baik-baik saja. Saya berharap ini segera ditanggapi oleh dinas Pertanian karena yang pasti pekerjaan saluran yang sedang dikerjakan akan mubasir dan tidak bisa digunakan lagi.”,

“Kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Timor Tengah Selatan, saya berharap agar lebih selektif dan lebih berkordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan bantuan atau program apapun yang akan diberikan kepada masyarakat sehingga bantuan atau program tersebut tepat sasaran dan tidak mubazir.” Ucap Politisi mudah PDI Perjuangan Kabupaten TTS 

Lebih lanjut Gustaf mengatakan, “Selain saluran tersier, Dinas Pertanian sering membantu kelompok tani dengan bantuan Alat dan mesin pertanian (Alsintan) tapi menurut saya bantuan tersebut masih jauh dari yang diharapkan. Handtractor, pupuk organik dan Anorganik masih sangat disulit dijangkau para petani. Kondisi ini sulit dijelaskan karena pihak dinas juga mati-matian ada dilapangan tapi tidak ada bentuk pertanggungjawapan sehingga tidak tau siapa yang harus bertanggungjawab atas kejadian ini.” Jelas Gustaf

“Sehingga CPCL dan Kelompok Tani harus diperhatikan, jangan ada program atau bantuan mulai muncul CPCL dan Kelompok Dadakan.” Pungkas Gustaf.

Kades Bena Charles Nabuasa Saat Dihubungi tentang status lahan mengatakan, “Sesuai pertemuan Keluarga PR Nabuasa dan Nope Nabuasa, telah menyepakati bahwa semua tanah di wilayah Sontetus masuk dalam wilayah tanah Sengketa." Kata Kades

Belum ada respon dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Kabupaten Timor Tengah Selatan membuat Markus Nomleni Ketua PAC Partai PDI Perjuangan Kecamatan Amanuban Selatan akan melaporkan hal ini ke Komisi 2 DPRD TTS,

"Karena belum ada respon dan penjelasan dari dinas teknis terkait kondisi ini, saya dan beberapa tokoh masyarakat serta perwakilan petani/pesawah yang merasakan dampak dari kondisi ini akan melaporkan ke komisi 2 DPRD TTS. (TIM)