NTT-MYindikator,- Aliansi rakyat anti korupsi(Araksi) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kamis(15/7/2021) lalu membeberkan data hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang pengelolaan keuangan dalam tiga(3) tahun kepemimpinan Gubernur Viktor Bungtillu Laiskodat yang telah menjadi temuan BPK.
Atas temuan tersebut, Alfred Baun sangat memberikan kriktik keras kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dinilai lalai dalam melakukan fungsi control kepada Pemerintah sehingga kejadian ini bisa terjadi,
“Sesuai data yang araksi peroleh, hingga hari ini (15/7/2021) Angka yang menjadi temuan BPK berada pada posisi, Rp. 127.300.000.000,00- (seratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta rupiah) ini temuan BPK. Temuan BPK ini harusnya kemudian di ambil DPRD Provinsi untuk menjadi agenda yang dibahas dalam Paripurna, anehnya hal ini tidak terkuak hingga araksilah yang harus mempubllikasikan kondisi ini.” Kata Ketua Arakasi Alfred Baun
Masih menurut Alfred, “Kondisi ini haruslah menjadi fokus DPRD Provinsi untuk menggunakan fungsi control sebagai anggota DPRD demi memantau semua program yang menjadi prioritas Gubernur agar anggaran yang telah dialokasikan bisa terserap dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat”,
“Untuk itu dari temuan tersebut maka araksi meminta agar DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur agar melakukan evaluasi dan bila perlu Pansus harus dilakukan, dari hasil Pansus DPRD bisa menhasilkan rekomendasi hukum. Belajar dari DPRD Kabupaten TTS, mereka lakukan Pansus setelah itu hasil dari Pansus dan ditemukan temua-temuan yang berkonsekuensi hukum maka dijadikan Rekomendasi bagi Aparat Penegak Hukum” Ucap Alfred Baun
Masih menurut Alfred pada live streaming Facebook media online Voxntt.com, “Dari 127.300.000.000.00,- ini terdiri dari ; Program Tanam Jagung Panen Sapi(TJPS), senilai Rp.25 Miliar, Program Beras Sosial JPS Covid, sebesar Rp.18 Miliar, Program Ikan Kerapu, Sebesar Rp.23 Miliar, Pengadaan APD Covid, Senilai Rp. 1,7 Miliar, Program Tanam Kelor, Senilai Rp.700 Juta”,
“Khusus untuk kelor, ini yang saya heran. Masa program inti dari Pak Gubernur dianggarakan hanya 700 juta, Evaluasi Dprd Provinsi ini ada dimana. Kenapa DRPD Provinsi membiarkan program inti dari Pak Gubernur tidak kebagian anggaran, sejak awal Pak Gubenur sudah ciutkan tentang kelor. Sehingga jika kemudian program ini tidak berhasil, harusnya bisa diungkap juga oleh DPRD Provinsi”,
“Yang berikut, Dana bantuan untuk Stunting, senilai 39,9 Miliar serta Program pengembangan Stunting melalui ternak senilai 19, Miliar.” Pungkas Alfred (TIM)
