TTS-My Indikator, Kamis (4/6/2021), Komisi dua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor tengah selatan Provinsi Nusa tenggara timur berkunjung ke Desa Bonleu Kecamatan Tobu guna melihat dan mendengar aspirasi masyarakat desa Bonleu paska aksi pelepasan jaringan perpipaan PDAM Soe.
Pada kunjungan tersebut,, Lorens Jehau anggota komisi dari Fraksi Golkar mengatakan bahwa masalah penutupan sumber air Bonleu adalah bukan tindakan pengrusakan melainkan Ekspresi dari masyarakat,
“Setelah berada bersama masyarakat dan mendengar semua isi hati masyarakat, ternyata yang terjadi bukan pengrusakan tetapi kejadian tersebut merupakan cara untuk bagaimana membuat kami Dprd dan Pemerintah untuk berpikir untuk memberikan yang lebih baik lagi bagi masyarakat desa Bonleu” Kata Lorens
Di dampingi Ketua komisi dua DPRD TTS Imanuel Olin, Anggota Komisi Melianus Bana, Gaudensius Ninu, Simon Bako, Anthoneta Nenabu, Lusianus Tusalak dan Roby Faot, Lorens menegaskan bahwa yang terjadi di Bonleu bukan pengrusakan,
“Masyarakat melakukan aksi tersebut karena terbawa emosi atas janji-janji pemerintah yang tidak semuanya telah direalisasikan, sehingga masyarakat membuka air melalui pembuangan. Untuk itu, perbuatan tersebut bukan masuk dalam kategori pengrusakan. Sehingga kepada masyarakat agar tidak menanggapi laporan Polisi sebab bukan Pengrusakan” Tegas Jehau
Masih menurut Lorens, “Selain itu, ternyata ada faktor lain yang membuat masyarakat memilih melalukan aksi ini. Dimana paska bencana pihak PDAM hanya memperhatikan jaringan pipa yang menuju ke Soe saja sedangkan jaringan pipa yang mengarah ke pemukiman masyarakat tidak diperhatikan hingga masyarakat harus berswadaya sendiri untuk memperbaiki” Jelas Lorens
Di tempat terpisah Semi Sanam anggota DPRD dari partai Demokrat daerah pemilihan dua saat dihubungi media ini tentang kondisi ini mengatakan,
“Pemerintah daerah terlalu gegabah memilih langkah Represif dan tidak ke lokasi untuk melakukan langkah-langkah persuasif atau berdialog dengan masyarakat untuk mengetahui benar tidak kejadian itu terjadi barulah mengambil langkah lain. Laporan polisi yang telah dilaporkan, sebenarnya itu merupakan langkah terakhir ketika tidak ada lagi solusi dari kejadian yang sedang terjadi.” Ucap Semi
Lebih lanjut Kader Demokrat ini mengatakan, “Sadar atau tidak dengan memilih langkah Represif, pemerintah telah melakukan teror psikologi serta melemahkan semangat berdemokrasi masyarakat Bonleu. Untuk itu, pemerintah daerah perlu merespons komitmen dan janji-janji yang telah dijanjikan kepada masyarakat Bonleu. Sehingga untuk mengakhiri ini perlu duduk bersama, bukan memilih melaporkan masyarakat. Karena justru dengan melaporkan masyarakat, pemerintah bukan menyelesaikan masalah tetapi menciptakan masalah baru” Tegas Semi
Masih menurut Semi Sanam, “Kehadiran pemerintah dalam hal ini wakil bupati pada kunjungan kemarin harus bisa menjawab semua komitmen dan janji-janji pemerintah. Karena bicara air Bonleu maka kita bicara tentang faktor produksi air pada usaha PDAM Soe dan juga tentang Kesejahteraan masyarakat banyak. Sehingga hal ini akan kita angkat pada Rapat Dengar Pendapat dengan Pemerintah pada kamis mendatang dan jika dana untuk jalan Bonleu sudah di Refocusing maka wajib untuk dianggarkan kembali” Pungkas Semi (TIM)
